Dasar Hukum Pengadilan Ham

October 02, 2024 Post a Comment

Dasar hukum pengadilan ham

Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum,9 dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana.

UU No 26 Tahun 2000 Tentang apa?

Pembentukan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat khususnya kejahatan genosida(Genocide0 dan kejahatan terhadap kemanusiaan(crime againts humanity0.

Undang undang nomor berapakah yang mengatur tentang Pengadilan HAM?

Tugas dan wewenang Pengadilan HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang apa?

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. penghilangan nyawa. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Apa dasar hukum pengadilan negeri?

1. Dasar Pembentukan Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (Pasal 4 (1) UU No 8 Tahun 2004). Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keppres (Pasal 7 UU No 8 Tahun 2004).

Apakah fungsi dari Pengadilan HAM itu?

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang apa?

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Apa isi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002?

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Apa yang disebut dengan pelanggaran HAM menurut UU no 26 th 2000 tentang Pengadilan HAM?

"Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh

Apa isi UU No 39 Tahun 1999 brainly?

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi : 1) pasal 9 : hak untuk hidup , hak mempertahankan hidup , hak memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, serta hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Apa saja jenis HAM menurut Undang Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 1999?

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

Hak untuk hidup.
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. ...
Hak mengembangkan diri. ...
Hak memperoleh keadilan. ...
Hak atas kebebasan pribadi. ...
Hak atas rasa aman. ...
Hak atas kesejahteraan. ...
Hak turut serta dalam pemerintahan.

Apa yang dimaksud HAM menurut UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 1 )?

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang

Apakah yang diatur dalam UU No 2 Tahun 1986?

(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : a. Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi. (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Apakah yang diatur dalam undang-undang Nomor 49 Tahun 2009?

(1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang- undang. (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Apa yang dimaksud dengan PN?

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Kapan pembentukan Pengadilan HAM?

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Novempber 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tangal 23 November 2000 di Jakarta.

Lembaga peradilan HAM apa saja?

Negara Indonesia membentuk tiga lembaga HAM yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Lembaga HAM yang dibentuk oleh Negara Indonesia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Anak , dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Apa saja peradilan HAM yang ada di Indonesia?

Pengadilan HAM Indonesia Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Hingga saat ini, baru empat Pengadilan HAM yang dibentuk, yakni Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.

UU No 3 Tahun 2003 Tentang apa?

UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu [JDIH BPK RI]

Apakah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 masih berlaku?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, lihat di sini.